JAKARTA– Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) berencana membuka kembali penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) pada Oktober mendatang.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan dan RB Ramli Effendi Naibaho mengatakan,hinggaApril 2012 Kemenpan dan RB masih meminta seluruh kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah untuk mengirimkan analisis jabatan dan beban kerja, syarat pendidikan, dan lokasi penempatan.

Hingga saat ini hanya Bogor, Ogan Komering Ulu, Balikpapan, dan Labuan Batu Selatan yang sudah mengirimkan analisis tersebut.Keempatnya termasuk birokrasi yang belanja pegawainya kurang dari 50% dari APBD.“Pengangkatan ini untuk posisi mendesak di bidang pendidikan,kesehatan, dan bidang lainnya yang penting untuk melayani masyarakat seperti navigasi pesawat terbang dan kapal,” ungkap Ramli di Gedung Kemenpan dan RB di Jakarta kemarin.

Ramli mengatakan, KemenpandanRBakanmemantaudan mendesak kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang belum melaporkan. Kemenpan dan RB juga masih menunggu laporan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengurusi data dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan melihat anggaran.

Sedangkan kementerian yang sudah mengirimkan peta jabatan dan analisis beban kerja di antaranya Kemendagri, Kemendag, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kemena kertrans, Kemensesneg, Kemendikbud, Sekretariat MA, Perpusnas, BPS, BPPT, BPKP, BPOM, BPK, BNP2TKI, BNN, BMKG,BKKBN,BIN,dan LKPP.

“Di pusat sudah ada 23, sedangkan daerah baru ada empat yang sudah mengirimkan permintaan PNS yang memenuhi persyaratan.Yang lainnya sudah kami surati dan kami tunggu hingga akhir April. Kami harap tidak ada kemunduran lagi karena dapat merusak siklus. Pemerintah pusat pun dapat melakukan penghitungan kebutuhan PNS untuk 2013 dan formasi PNS untuk kategori II,”ungkap Ramli.

Dia menyatakan, total usulan untuk di kementerian dan lembaga negara ada 3.000 orang dan pemerintah daerah mengusulkan 4.962 calon PNS. Mengenai sistem ujian, dia menyatakan, memang ada instansi yang ingin melakukan ujian sendiri-sendiri, namun dikhawatirkan calon PNS yang berkualifikasi hanya akan mengincar posisi di instansi yang strategis.

Ujian dengan sistem ini juga akan berdampak pada tidakmeratanya distribusiPNS. Sebelumnya MenpandanRB sudah mengirimkan Surat Edaran No B/027/M.PAN&RB/4/2012 tertanggal 4 April 2012 kepada gubernur,bupati,dan wali kota. Isinya adalah mewajibkan pemerintah daerah yang belanja pegawainya kurang dari 50% dari APBD dan membutuhkan pegawai untuk jabatan yang dikecualikan dalam moratorium calon PNS dan jabatan yang bersifat mendesak diberi kesempatan mengajukan pengusulan untuk mengisi formasi tahun anggaran 2012 kepada Menpan dan RB.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo meminta pemerintah untuk memperhatikan faktor distribusi PNS sebab masih banyak daerah yang kelebihan, namun di sisi lain ada yang kekurangan PNS.Distribusi PNS perlu menjadi perhatian lebih karena ada daerah yang masuk pemekaran.

Setelah pengangkatan,tambahnya, pemerintah juga wajib mempertahankan kinerja mereka dengan pembinaan agar kompetensinya tidak merosot.Ganjar mengatakan,Komisi II DPR memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membuat program percepatan reformasi birokrasi seperti penataan struktur birokrasi, penataan jumlah,dan distribusi PNS yang berkaitan dengan moratorium. neneng zubaidah

 

About 79anis

Man Jadda Wajada!"Siapa yang bersunggunh-sungguh, akan berhasil" kata-kata ini sangat mujarab....

2 responses »

  1. blush_on mengatakan:

    terima kasih infonya…..

Tinggalkan Pesan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s